POLITISASI PENDIDIKAN

POLITISASI PENDIDIKAN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Terdengar sangar dan nakal ya. Baik politisasi pendidikan, saya kira ini mengandung banyak pro dan kontra, dikotomisasi, dan paradok dalam pendidikan. Pertanyaannya, dmananya kita wajib menyikapi politisasi yang dimagsudkan☕.

Baik secara provesional edukasi wajib mengoraganisir sesuai kesesuaian kemampuan dan guru kepada apa yang diajarkannya. Dasarnya Allah menyukai orang yang mengorganisir.

Firman Allah SWT dalam QS. Ash- Shaff / 61 :4, yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”  Ditambah untuk meletakkan posisi seseorang sesuai tupoksinya agar tidak terjadi kehancuran. 

Nah politisasi disini kita menghindarkan diri dan orang lain agar tidak asal merekrut orang2 penting dalam mengampu pendidikan. Saya menemukan fakta di tempat magang saya ada salah seorang yg bergelah sarjana pertanian saja bisa masuk dan bekerja di sekolah. Itu sudah menyalahi dan perlunya seorang  manajer merapikan atau wajib mengambil calon pengampu dari jurusan pendidikan dan kasus semacam itu sering terjadi. Secara politis perlu kita tindak supaya semakin profesional SD personalinnya.

Selanjutnya secara kultural dan etika. Dalam proses penilaian pendidikan saya setuju guru melakukan strategi-strategi andalan dalam menilai anak didiknya. Fokusnya pada anak yg nakal, biasa, pintar tapi ada yg perlu dimunculkan. Kadang anak kurang bisa berekspresi, nah guru tidak bisa menilai dari skor ujian saja harus utuh. Makanya raport juga ada banyak salah satunya menilai gerak gerik siswa. Bukan cantik-tampannya saja. 

Ada pepatah orang arab yang mengatakan "apa yang terlihat itu bentuk cerminan hatinya". Nah dalam dunia pendidikan itu sangat absurd dan komplek. Memang sistem akan secara politis merubah anak yang cenderung buruk. Akan tetapi walau sistemnya gagal. Jangn bosan bosan guru dalam mendoakan ya. Karena itu bentuk solusi kepada anak didik yang memang sudah kelewatan saat bersekolah.

Secara ideologis. Guru harus serius secara politis untuk bisa menanamkan penerapannya pada kurikulum ya. Yaitu sikap ke Islaman dan ke Indonesiaan. Yg termagtub dalam pelajaran Agama dan pelajaran PPKN dn Pancasila. Tafsir-tafsir ideologis harus ditanamkan seja muda sampai menjelanh dewasa. Nah model kegiatannya bisa dipolitisasi kedalam bahasan formal atau nonformal. Diterapkan manajemen konflik (mungkin hanya di dalam tipe tertentu saja ini, misal ia tangguh bandelnya, maka yang dirubah lingkungannya). Manajemen qolbu dan sifat kooperatif. Paling sederhana adalah budaya beretika dalam dialog di kelas semisal.

Merujuk pengalaman Kiayi dalam mendidik. Ideologi ke Islaman yg dibalut semangat ke Indonesiaan ini perlu diapresiasi betul. Dan terbukti effektif. Yaitu siyasah kultural dalam belajar. Yang belajar Ilmu agama harus melalu guru dan ilmu dan pembawaan "gesture" yang membuat murid menunduk malu, itu semua tidak terlepas dari sistem kurikulum yang perlu dipolitisasi. Di sekolah formal apa bisa, bisa jawabku! Tapi bisa sulit apalagi sudah kalangan orang2 ber"uang" yg membanjiri sekolah, anaknya ya tidak sedikit rewel. Syukur kalau malah beretika. Nak seninya politisasi di sini penerapannya.

Secara Strukturalis. Nah! beda menteri pendidikan kok beda aturan? Nah ini semua bukan pemerintah enak enakan mempersekusi pendidikan di tanah air ini. Ingat dalam menentukan model pembelajaran. Anak anak akan kaget apabila model kur. 2013 tidak dilaksanakan secara benar. Anak akan memgalami culture scock apa bila tidak terbiasa mandiri dalam bertugas (red=apapun itu). Nah dalam menentukan jurusan, kurikulum akan memberikan pengertian perkembangn pendidikan yang seperti apa. Nantikan episode berikutnya.

Buka memilih jurusan,! yang tetap 20 tahun yang lalu tetap dipertahankan. Bukan berarti merendahkan jurusan lama tapi, sumber pendukung dan kreatifitas lembaga semakin hari cenderung lebih komplek dan dinamis. Mau tidak mau pemerintah dengan berbagai daya cipta dan effort yg lebih, wajib memberikan solusi terdepan dalam menjawab kebutuhan pendidikan hari ini. Tidak apa, ganti menteri ganti pendidikan. Toh nanti apa bila pendidikan sudah pada puncaknya dan terbukti evektif maka sistem dan modelnya akan tetap dipertahankan.

Seperti adanya pandemi Corona. Pendidikan akan chaos ketika sistem yang dijalankan tidak sesuai mandat dari menteri. Terbukti menteri Nadim kita masih sempak kaget ketia melihat tidak semua tempak di sudut Indonesia yg belum teraliri listrik ataupun ada sinyal internet.

Nah pendidikan mau bagaimana. Secara terintegrasi saja pemerintah kurang kolaboratif dan sinergis antara kementrian masing masing, itu yg saya baca. Nah politisasi yang semacam ini adalah politisasi birokrat. Tidak usah kita pedulikan. Solusi normatif tetap ada kok. Aman. Akan tetapi guru dan sekolahlah yang lebih dari wajib membuat dan menerjemahkan sistem yang ada bukan hanya mengikuti seruan menteri. Beyond atau memberi lebih dari pada interpretasi pemerintah

Paradoknya adalah mengikuti aturan menteri tidak kompatebl dengan sarpras yang ada, tidak mengikuti menteri kita juga melencemg dari aturan agama kita untuk selalu menaruh kepercayaan dan mengikuti anjuran penguasa/pemerintah. Pandai pandai bermanuver ya sekolah dan calon guru atau guru guruku sekalian. Jangan oportunis ya Pak Bu. 

Nah menurut saya seperti itu. Dalam proses politisasi hanya ada satu konklusi dari paradok ini yaitu Siyasah Kesejahteraan Ummat/ murid ya, yang dimulai dr kesejahteraan guru kepada muridnya. Jangan jangan guru belum sejahtera?

BRAVO PENDIDIKAN INDONESIA. 

MESKI PENULIS MASIH TAHAP BELAJAR MAKA PENULIS YAKIN SUATU SAAT KITA SEMUA BISA MELAHAP SEMUA RINTANGAN BESAR INI. 

Alhamdulillah.

Akhir kata wassalamualaikum wr wb. Barakallah...🌹